KOMPAS. com – Salah satu kicauan pemakai Twitter sekaligus penggiat transportasi, Adrian Yasin Sulaeman mendapat teguran lantaran Twitter. Adrian yang memiliki nama akun @adriansyahyasin , mengaku menerima sebuah e-mail lantaran tim legal Twitter.

E-mail korespondensi tersebut berisi pemberitahuan bahwa Twitter menerima sebuah seruan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika perihal konten yang pernah diunggah Adrian, diklaim melanggar hukum dalam Indonesia.

Adrian mengatakan bahwa konten yang dipermasalahkan merupakan twitnya terkait aksi pembakaran naungan saat unjuk rasa penolakan Dasar Undang-undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 lalu.

” Twit saya yang berkenaan dengan aksi yang menyebabkan pembakaran naungan Oktober lalu yang menjadi perkara. Namun nampaknya baru pemberitahuan saja dari Twitter, ” kata Adrian ketika dihubungi KompasTekno melalui pesan kecil, Selasa (29/12/2020).

Adrian tidak menunjukan spesifik twit mana yang dimaksud. Belum diketahui pula dampak dari teguran tersebut terhadap twit dengan dipermasalahkan, apakah dihapus atau tak.

“Kita tunggu perkembangannya lagi, semoga tidak ada yang meresahkan ke depannya, ” tulis Adrian di akun Twitternya, Senin (28/12/2020).

KompasTekno telah menghubungi Twitter Indonesia terkait situasi ini namun Twitter tidak sanggup memberikan respons. Begitu pula Departemen Kominfo yang juga belum menyampaikan tanggapan terkait hal ini.

Baca juga: Kebijakan Baru, Twitter Larang Kicauan Berisi SARA

Twit Adrian bukan yang pertama kali mendapat nasihat. Menurut laporan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), bulan Oktober lalu ada dua akun yang mendapat pembatasan dari Twitter.

Kedua akun tersebut adalah @bersihkan_indo dan @FraksiRakyatIndonesia . Kedua akun itu  mengunggah beberapa kicauan berisi kritikan terhadap UU Cipta Kerja pada Minggu, 18 Oktober 2020.

Menurut laporan SAFEnet, admin kedua akun tersebut mengaku tidak mampu mengakses akun mereka dan menjelma peringatan “Akun ini sementara dibatasi”. SAFEnet menilai apa yang diunggah kedua akun tersebut tidak mengenai community guidelines atau aturan kebijakan Twitter.

Twit kedua akun tersebut adalah ekspresi yang makbul atas hak kemerdekaan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang diakui dalam pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Kebijakan (ICCPR).

Menyuarakan juga: Mahfud MD: Tahun 2021 Polisi Siber Akan Sungguh-sungguh Diaktifkan